Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Bakal Kawal Pembangunan Infrastruktur

STARASPIRASI.COM, KABUPATEN BEKASI — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Usup Supriatna, S.IP menegaskan komitmennya mengawal ketat pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2026 di tengah penyesuaian fiskal yang berdampak pada pengurangan anggaran daerah.

Usup sapaan akrabnya menyampaikan rasionalisasi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami memahami adanya penyesuaian fiskal akibat berkurangnya transfer pusat. Namun DPRD akan memastikan prioritas pembangunan tetap menyasar ruas jalan rusak, wilayah rawan banjir, dan titik-titik yang memang mendesak,” ujarnya.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan legislatif akan diperkuat agar setiap alokasi anggaran benar-benar efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata. Kami akan terus memantau realisasi fisik di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan pada 2026 meskipun terjadi penyesuaian anggaran daerah akibat kondisi fiskal.

Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pada 2026 terjadi penyesuaian fiskal yang berdampak pada belanja infrastruktur, termasuk adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

“Untuk sektor jalan, anggaran tahun ini mengalami penyesuaian signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, kami melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas agar kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya

Ia menjelaskan, pelaksanaan fisik proyek disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Pada triwulan pertama, kegiatan difokuskan pada tahapan administrasi dan persiapan teknis. Pekerjaan fisik akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan kedua hingga keempat.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, DSDABMBK melakukan evaluasi ulang terhadap titik-titik pekerjaan berdasarkan survei lapangan terkini, khususnya pada ruas jalan yang terdampak genangan dan banjir.

“Kami tidak mengubah substansi perencanaan, namun melakukan penyesuaian lokasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Henri.

Adapun program infrastruktur tahun 2026 meliputi pembangunan jalan di delapan titik, pembangunan drainase jalan di 21 titik, pelebaran jalan menuju standar di 11 titik, pemeliharaan berkala jalan di tujuh titik, serta rekonstruksi jalan di 1.660 titik.

DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal ke depan agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.

Dengan pengawasan dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur Kabupaten Bekasi diharapkan tetap berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat meski dalam keterbatasan anggaran. (adv)