BPBD Kabupaten Bekasi Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Banjir di Wilayah Rawan

STARASPIRASI.COM, Kabupaten Bekasi — Sedikitnya 70 titik tanggul di wilayah Kabupaten Bekasi berada dalam kondisi kritis dan mendesak untuk segera diperbaiki, menyusul banjir yang terjadi di sejumlah kawasan akibat tingginya curah hujan dan buruknya kondisi sungai.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengungkapkan bahwa penyempitan aliran sungai serta penumpukan sedimentasi menjadi faktor dominan yang memicu meluapnya air hingga ke permukiman warga. Kondisi ini terutama ditemukan di wilayah utara Bekasi, seperti Cabangbungin hingga Muara Gembong.

Menurutnya, minimnya perawatan sungai dalam jangka waktu panjang memperparah dampak hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, kapasitas sungai menurun dan tidak mampu menampung debit air yang meningkat secara signifikan.

Dalam forum dialog bertajuk “Benahin Bekasi” yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti pada Senin, 6 April 2026, Muchlis menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sungai dan tanggul berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Meski demikian, pemerintah daerah telah melaporkan kondisi tersebut kepada pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pusat, guna mempercepat penanganan.

Ia menambahkan, BBWS telah menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan secara bertahap hingga akhir tahun. Jika proses tersebut belum selesai, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Bahkan, kementerian terkait disebut telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan langkah perbaikan berjalan sesuai kebutuhan lapangan.

Dalam upaya mitigasi bencana, BPBD memfokuskan langkah awal pada penyelamatan warga terdampak. Luasnya wilayah serta keterbatasan jangkauan operasional mendorong pembentukan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di berbagai titik.

Hingga saat ini, sekitar 110 desa telah tergabung dalam program tersebut. Namun, cakupan tersebut dinilai masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi dan akan terus diperluas secara bertahap.

Melalui program Destana, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi secara mandiri saat terjadi bencana, sehingga dapat mempercepat respons di tingkat lokal sebelum bantuan tiba.

Selain itu, BPBD juga menginisiasi pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sejumlah sekolah yang berada di daerah rawan banjir. Langkah ini bertujuan menanamkan kesiapsiagaan sejak dini kepada pelajar.

BPBD menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterbatasan kewenangan serta anggaran mengharuskan adanya kolaborasi lintas instansi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan jembatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan BBWS, agar penanganan banjir serta perbaikan tanggul dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.